KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) melalui peningkatan koordinasi lintas instansi.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi pelanggaran aturan keimigrasian sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, saat menghadiri Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Kotamobagu Tahun 2026, Rabu (7/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sahaya hadir mewakili Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib.
Rapat yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu itu mengangkat tema “Pengawasan Orang Asing yang Adaptif dan Terpadu dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban”.
Dalam penyampaiannya, Sahaya menilai pengawasan terhadap WNA tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kerja sama berbagai instansi terkait.
Terlebih, Kotamobagu memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Tingginya mobilitas masyarakat serta konektivitas antardaerah menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing.
Menurutnya, koordinasi yang baik antarlembaga, khususnya dalam hal komunikasi dan pertukaran informasi, sangat diperlukan agar setiap perkembangan terkait keberadaan maupun aktivitas WNA dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai ketentuan.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting, terutama dalam pertukaran informasi, pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, serta respons cepat terhadap hal-hal yang memerlukan penanganan,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan kerja sama antarlembaga, Pemkot Kotamobagu juga mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan di lingkungan masing-masing.
Sahaya mengimbau warga agar tidak ragu menyampaikan laporan kepada pemerintah setempat maupun Kantor Imigrasi apabila menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Ia juga mengingatkan setiap WNA agar mematuhi peraturan keimigrasian, khususnya terkait penggunaan izin tinggal sesuai dengan tujuan dan peruntukannya selama berada di Indonesia.
“Apabila masyarakat menemukan hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait keberadaan atau aktivitas orang asing, segera sampaikan kepada pemerintah setempat atau berkoordinasi dengan Imigrasi, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi Timpora tersebut, Pemkot Kotamobagu berharap sinergi seluruh instansi semakin kuat, terutama dalam membangun sistem pengawasan dan pertukaran informasi yang lebih efektif.
Dengan koordinasi yang berjalan optimal, berbagai potensi pelanggaran keimigrasian maupun gangguan keamanan diharapkan dapat terdeteksi dan diantisipasi sejak dini.
Sahaya pun menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat tersebut. Ia optimistis kolaborasi pemerintah daerah, Imigrasi, dan seluruh unsur terkait dapat mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Kotamobagu maupun Sulawesi Utara secara umum.








