Argument co – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) laksanakan Rapat Harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.(05/08/2025)
Kegiatan ini digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Sulawesi Utara, dan dihadiri oleh Tim Harmonisasi Kemenkum bersama jajaran.
Pemkab Boltim diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, S.H., yang hadir membawa arahan langsung dari Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, S.E., M.M.
Dalam arahannya, Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa perubahan APBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan strategi penting dalam menjawab dinamika pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Hukum dan HAM atas fasilitasi proses harmonisasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan anggaran.
“Dokumen perubahan APBD harus betul-betul selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program prioritas daerah berjalan dengan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Bupati dalam pernyataan resmi yang dibacakan oleh perwakilan Pemkab.
Ranperda Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini merupakan hasil penyesuaian atas perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas, dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPRD.
Sementara itu, Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD 2025 disiapkan untuk mendetailkan pelaksanaan teknis apabila Ranperda telah ditetapkan dan diundangkan. Penjabaran ini mencakup penyesuaian pendapatan daerah dari berbagai sumber, serta fokus penganggaran pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui harmonisasi ini, Bupati Oskar Manoppo berharap seluruh regulasi daerah dapat menjadi instrumen penggerak pembangunan dan pelayanan publik yang efisien, efektif, serta berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
(Biro Boltim)
