Argumen co.Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang kesehatan. Pada peringatan Puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Boltim resmi menerima Sertifikat Boltim Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mewakili Bupati Boltim, Oskar Manoppo, kehadiran sekaligus penerimaan sertifikat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Boltim, dr. Minarni Manoppo. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam acara yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025)
Frambusia merupakan penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pertenue. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan luka atau lesi penderita. Penyakit ini kerap muncul di daerah tropis dengan sanitasi kurang memadai dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan tulang dan gangguan fungsi persendian bila tidak segera ditangal.
Raihan status Boltim Bebas Frambusia menjadi bukti kuat komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat sistem pelayanan kesehatan, serta memastikan upaya pengendalian penyakit menular berjalan efektif dan berkelanjutan. Penghargaan ini juga menjadi pemicu untuk terus mempertahankan kondisi lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit tropis terabaikan.
Paramitha Lobud Raih Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Sulut 2025
Dalam kesempatan yang sama, salah satu ASN terbaik Boltim, Paramitha Lobud, turut menerima Piagam Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – Kategori Inovasi Tanpa Henti. Piagam ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, mewakili Gubernur.
Penghargaan ini menunjukkan dedikasi dan inovasi nyata tenaga kesehatan Boltim dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Acara Puncak HKN ke-61 turut dihadiri unsur Forkopimda Sulut, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas se-Sulut, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Utara.(FM)
