Argument.co, Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, SE., MM., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas percepatan penetapan 93 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Boltim. (13/08/2025)
Usulan resmi tersebut mencakup sejumlah desa lingkar tambang, termasuk wilayah Tobongon di Kecamatan Modayag. Menurut Bupati, langkah ini bertujuan memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat penambang agar dapat beraktivitas secara resmi, aman, dan berkelanjutan.
Tenaga Ahli Bupati Boltim, Hendra Damopolii, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan bentuk pembangkangan atau sabotase terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun Gubernur Sulawesi Utara, seperti yang sempat disalahartikan di media sosial.
Sejak awal masa kepemimpinan, Bupati Oskar Manoppo sudah menetapkan WPR sebagai salah satu prioritas. Ini bukan perlawanan, melainkan ikhtiar resmi agar masyarakat kita bisa menambang secara legal,” ujarnya.
Oskar Manoppo menambahkan bahwa penetapan 93 titik WPR nantinya akan membuka peluang pembinaan teknis dan perlindungan keselamatan kerja dari pemerintah, sekaligus meminimalkan risiko hukum bagi penambang rakyat.
Bupati juga menegaskan bahwa usulan WPR ini telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sebelum dilanjutkan dengan konsultasi langsung di Kementerian ESDM.
Pemkab Boltim berkomitmen mengawal proses ini sampai keputusan final dari pemerintah pusat. Kami ingin masyarakat tidak lagi khawatir dengan status kegiatan pertambangan mereka,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Boltim berharap kegiatan pertambangan rakyat dapat berjalan tertib, teratur, dan berkelanjutan, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
(Biro Boltim)
