Liputan Investigasi:
Argument co Boltim —
Gelombang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kini menjadi sorotan publik. Dalam data yang beredar, jumlah PPPK paruh waktu tercatat melonjak drastis, menembus angka 800 orang lebih. Lonjakan ini dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer aktif sebelum program ini dijalankan.
Penelusuran data internal dan jejak digital menunjukkan indikasi adanya tenaga honor “siluman” atau honorer dadakan yang tiba-tiba muncul di daftar penerimaan. Beberapa nama bahkan tidak pernah teridentifikasi sebagai pegawai honor di unit kerja sebelumnya. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap, sebagian nama baru tersebut tidak pernah tercatat di daftar absensi ataupun SK awal honorer.
Kalau honorer lama, mereka jelas ada SK, absensi, dan bertahun-tahun mengabdi. Yang ini tiba-tiba muncul, padahal kita tidak pernah lihat kerja di lapangan,” ungkap salah satu ASN senior di Boltim.
Korban Pasca Pilkada
Ironisnya, di tengah membengkaknya jumlah PPPK paruh waktu, sejumlah tenaga honorer lama justru tersingkir. Beberapa di antaranya mengaku menjadi korban pergantian politik pasca Pilkada lalu. Mereka diberhentikan tanpa alasan kinerja, melainkan karena dianggap tidak sejalan secara politik.
Saya sudah honor belasan tahun, tiba-tiba nama hilang setelah Pilkada. Alasannya tidak jelas. Sakit hati sekali rasanya,” ujar seorang mantan honorer di salah satu dinas.
Minimnya Verifikasi
Pemerhati kebijakan publik menilai, fenomena ini mencerminkan lemahnya proses verifikasi dan validasi data honorer di Boltim. Pemerintah daerah diminta segera melakukan audit menyeluruh untuk memastikan yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu adalah tenaga honorer aktif dengan rekam jejak yang jelas.
Selain itu, pihak terkait mendorong agar pemerintah mengembalikan hak-hak honorer lama yang diberhentikan secara tidak adil. “Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal integritas dan kepercayaan publik,” tegas salah satu aktivis masyarakat sipil.
Desakan untuk Evaluasi SK Dadakan
Desakan juga datang agar Tenaga Ahli Bupati Boltim segera turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi setiap dinas yang mengeluarkan SK dadakan menjelang pengangkatan PPPK paruh waktu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penyelundupan nama atau rekayasa administrasi yang merugikan honorer lama dan mencoreng kredibilitas birokrasi daerah.
Pengangkatan PPPK paruh waktu. Publik berharap, Pemkab Boltim tidak menutup mata terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak integritas pemerintahan dan mengorbankan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
(Biro Boltim)
