Argument co.Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menyampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada hari kamis (17/04/2025)
Acara tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Boltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Syahbandar, Sekretaris Daerah, para camat, sangadi, dan insan pers.
Dalam sambutan Pak Bupati Oskar Manoppo.SE.MM, pihak eksekutif menyampaikan apresiasi tinggi atas masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD yang dianggap sebagai wujud nyata sinergi legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
“Pandangan umum dari fraksi-fraksi merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Boltim,” ungkap Bupati dalam pidatonya.
Fokus Kebijakan: Dorong PAD, Legalkan Tambang Rakyat, dan Percepat BUMD
Dalam arah kebijakan 2025–2029, Pemkab Boltim memprioritaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah strategis, termasuk penertiban sistem pemungutan, peningkatan pelayanan publik, dan pembentukan BUMD Bolaang Mongondow Timur
Dengan berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah optimistis PAD akan mengalami peningkatan signifikan tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga menyoroti pentingnya legalitas aktivitas tambang rakyat. Tercatat, 7–8 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah diusulkan ke provinsi untuk direkomendasikan ke Kementerian ESDM.
“Jika legalitas ini disetujui, maka hasil tambang akan langsung dinikmati oleh rakyat, bukan oleh pengusaha luar. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat lokal,” tegas Bupati.
—
Koreksi PAD dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Menanggapi evaluasi dari BPK terkait rendahnya realisasi PAD di tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Boltim berjanji akan melakukan penyesuaian target PAD secara realistis dan berbasis potensi riil di lapangan.
Disebutkan bahwa target semula sebesar Rp 23 miliar kemungkinan akan dikoreksi menjadi sekitar Rp 20 miliar pada APBD perubahan, sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akurasi perencanaan anggaran.
Tak hanya itu, RPJMD juga memuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, meliputi aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola, selaras dengan 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan kabupaten.
Harapan dan Sinergi
Melalui penyampaian rancangan awal ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa kemajuan Boltim hanya bisa dicapai dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, legislatif, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Bupati.
(Fadly)
