KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat penataan dan pengamanan aset daerah melalui kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah milik pemerintah daerah sekaligus mendorong pemanfaatan aset secara optimal guna mendukung peningkatan ekonomi daerah.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, Erianto Gatot, pada Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Kotamobagu tersebut mengusung program kerja sama optimalisasi ekonomi daerah melalui layanan pertanahan dan tata ruang.
Wali Kota Weny Gaib mengatakan, sinergi dengan Kantor Pertanahan merupakan langkah strategis dalam membenahi pengelolaan aset pemerintah daerah, khususnya terkait penertiban administrasi dan percepatan sertifikasi tanah.
Menurutnya, pengelolaan aset yang tertib membutuhkan koordinasi antarlembaga agar setiap tanah milik pemerintah memiliki kejelasan status hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kerja sama ini merupakan upaya membangun sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, khususnya dalam penataan dan pengamanan aset tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta penertiban administrasi pertanahan,” ujar Weny.
Ia menjelaskan, penataan aset daerah bukan sekadar melengkapi dokumen kepemilikan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.
Kejelasan status hukum tanah pemerintah juga dinilai penting untuk mengantisipasi potensi sengketa serta memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
“Kerja sama ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu,” katanya.
Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemkot Kotamobagu bersama Kantor Pertanahan diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam pendataan, penataan, hingga proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.
Optimalisasi administrasi pertanahan juga diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan aset secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Selain memperkuat pengamanan aset, kerja sama ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan layanan pertanahan dan penataan ruang yang lebih terarah.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu. ***








