Argument co Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT BPR Prisma Dana dalam rangka memperkuat pelayanan keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan nota kesepahaman ini dipimpin langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Kota Manado, Jumat (16/5).
Dalam sambutannya, Bupati Oskar menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk menyediakan akses pembiayaan yang legal, aman, dan terjangkau bagi ASN di lingkungan Pemkab Boltim.
> “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, serta memastikan bahwa ASN mendapatkan dukungan pembiayaan yang tidak hanya konsumtif, tapi juga produktif,” ujar Oskar Manoppo.
Menurutnya, kesejahteraan ASN menjadi prioritas dalam menciptakan birokrasi yang efisien, produktif, dan berdaya saing. Ia berharap kemitraan dengan PT BPR Prisma Dana mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan keuangan ASN, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Senada dengan hal itu, Direktur Utama PT BPR Prisma Dana, Jefferson, menyatakan optimismenya atas dampak kerja sama ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
> “Kami melihat potensi besar dalam kolaborasi ini. Tujuan kami bukan hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan finansial,” jelas Jefferson.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, Sekretaris Daerah Moh. Iksan Pangalima, Asisten I Hendra Tangel, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iwan Basol.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini. Ia juga mengapresiasi kebijakan PT BPR Prisma Dana yang memberi ruang bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi di jajaran manajemen perusahaan.
> “Ini bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga pemberdayaan. Saya berharap kerja sama ini memberi dampak nyata dan dirasakan langsung oleh ASN serta masyarakat luas,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemkab Boltim dalam mendorong sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, seiring dengan upaya memperkuat tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan.
(Biro Boltim).
