Argument co BOLTIM — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6/2025).
Menurut Bupati, masukan yang disampaikan oleh DPRD merupakan bagian penting dari sistem pengawasan demokratis yang harus dihargai dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.
“Bagi saya, setiap catatan yang disampaikan oleh fraksi adalah cermin dan pengingat agar kami di jajaran eksekutif tidak pernah berhenti berbenah. Ini bukan sekadar koreksi, tetapi bagian dari keinginan bersama untuk mendorong Boltim menjadi daerah yang lebih maju dan akuntabel,” ujar Oskar.
Terkait sorotan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal, Bupati merespons dengan langkah konkret. Ia menyatakan akan membentuk Tim Terpadu Pemburu PAD yang akan bertugas mengidentifikasi potensi pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas pemungutan, serta memperluas sumber PAD secara sah.
“PAD bukan hanya soal angka, tetapi ukuran kemandirian dan daya saing daerah. Kita akan dorong semua sektor, dari pajak, retribusi, hingga inovasi pendapatan baru,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah, khususnya untuk mendukung program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten juga berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan dalam aspek administrasi, termasuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan penataan aset, yang disesuaikan dengan standar akuntansi berbasis akrual.
Menanggapi isu pengelolaan pertambangan yang turut disorot, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Boltim telah mengusulkan 93 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat penambang sekaligus komitmen menjaga legalitas dan kelestarian lingkungan.
Menutup tanggapannya, Bupati Oskar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan yang konstruktif, dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus melangkah dengan semangat kolaboratif dan integritas.
“Capaian opini WTP yang ke-12 kali dari BPK-RI adalah kebanggaan, tapi bukan tujuan akhir.
Tugas kita belum selesai. Kita akan terus melayani dengan sepenuh hati dan memastikan setiap rupiah anggaran bermuara pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
(Biro Boltim)
