Argument co BOLTIM | Rabu, 11 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang legal, tertib, dan berkelanjutan di wilayahnya. Menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah lokasi, Pemkab Boltim secara administratif telah dua kali menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) sebagai bentuk koordinasi sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, kewenangan pengawasan serta pemberian izin usaha pertambangan berada di tangan Pemerintah Provinsi, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemkab Boltim tetap menjalankan peran aktif melalui koordinasi dan komunikasi formal guna memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
> “Pemkab Boltim senantiasa bertindak sesuai koridor hukum. Kami telah melakukan koordinasi resmi kepada Pemerintah Provinsi sebagai bagian dari upaya penataan sektor pertambangan yang tertib dan berkelanjutan,”
ujar Hasirwan, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Pemkab Boltim.
Sebagai langkah solusi jangka panjang, Pemkab Boltim juga telah mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Sulut. Usulan ini diharapkan dapat memberikan legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
> “Kami ingin aktivitas pertambangan rakyat memiliki payung hukum yang jelas. Dengan adanya WPR, masyarakat bisa menambang secara legal, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,”
lanjut Hasirwan.
Di sisi lain, Pemkab Boltim juga membuka diri terhadap masuknya investasi di sektor pertambangan maupun sektor lainnya. Namun ditegaskan bahwa seluruh bentuk investasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan pelestarian lingkungan, serta memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Pemkab Boltim optimistis tata kelola pertambangan yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan ramah lingkungan.
(Biro Boltim)
