Argument co Boltim Boltim – Pemerintah Desa Buyandi menggelar Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, (28/08/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Camat Modayag, Sarulan, S.Pd, yang sekaligus memaparkan program penanganan stunting serta tahapan penyusunan RKPDes.
Acara ini dihadiri Tim Tenaga Ahli Bupati Boltim yang dipimpin Ketua Ibu Rita Lamusu, bersama anggota Hendra Damopolii, Faruk Disi, dan Fandi Pramono Ikhlas. Hadir pula perwakilan Dinas PMD yang diwakili Pendamping Desa Win Ae, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Buyandi, Sangadi beserta perangkat desa, dan BPD.
Camat Sarulan, S.Pd dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
“Kita tidak hanya bicara soal data, tetapi aksi nyata. Program stunting harus mencakup edukasi gizi, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta dukungan pangan bergizi dari desa,” ujarnya.
Ketua Tim Tenaga Ahli, Rita Lamusu, menyampaikan bahwa musyawarah desa merupakan sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Musyawarah desa bukan sekadar formalitas. Ini momentum penting untuk memastikan program stunting dan pembangunan desa berjalan efektif, terukur, serta sesuai arah kebijakan daerah dan hasil evaluasi tahun sebelumnya,” katanya.
Tenaga Ahli Hendra Damopolii menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, sanitasi yang buruk, dan rendahnya akses kesehatan.
“Penanganannya harus holistik: edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan rutin, dan membiasakan perilaku hidup bersih serta sehat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pesan Bupati Boltim Oskar Manoppo:
“Pak Bupati menitipkan agar pelayanan dan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada anggaran yang tidak sampai ke warga,” tegasnya.
Tenaga Ahli lainnya, Faruk Disi, menekankan pentingnya pemberdayaan sektor pertanian.
“Setiap dusun perlu membentuk kelompok pertanian agar produksi pangan meningkat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu, setiap usulan dalam RKPDes harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Buyandi,” jelas Faruk.
Ia juga menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih Desa Buyandi dapat diarahkan untuk mendukung program Presiden dalam pemberdayaan ekonomi desa dan pengembangan usaha berbasis komunitas.
Sangadi Buyandi, Mulyadi Mokoagow, mengapresiasi kelancaran kegiatan tersebut.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan baik dan semua unsur berperan aktif. Semoga hasil musyawarah ini menjadi dasar kuat untuk menyusun program yang tepat sasaran, terutama dalam penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Buyandi,” katanya.
Musyawarah juga membahas program prioritas pembangunan 2026, di antaranya:
1. Peningkatan Infrastruktur Desa – melanjutkan pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas umum.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – melalui koperasi desa dan usaha berbasis potensi lokal yang mendukung program Presiden.
3. Penanganan Stunting dan Kesehatan – penguatan Posyandu, program gizi seimbang, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
4. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan BPD – agar perencanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Musyawarah ini diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif, transparan, dan menjawab kebutuhan warga Buyandi di tahun 2026.
(Biro Boltim
