ARGUMEN.CO, BOLMONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Senin, 8 Agustus 2024.
Penjabat Bupati Bolmong, dr. Jusnan C. Mokoginta Mars, diwakili oleh Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Deddy Ruswandi Mokodongan, dalam rakor daring via zoom.
Rakor tersebut mengungkapkan informasi penting terkait perkembangan inflasi dari tingkat nasional hingga daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional turut disorot dalam rapat tersebut.
Data menunjukkan tren penurunan inflasi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara nasional. Inflasi nasional pada Juli 2024 mencapai 2,13 persen, menurun dari 3,1 persen pada Juli 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 naik menjadi 5,11 persen dari 5,05 persen pada tahun sebelumnya.
Di Provinsi Sulawesi Utara, tingkat inflasi mencapai 4,0 persen, sehingga masuk dalam tiga besar inflasi nasional. Minahasa Selatan menempati posisi dengan inflasi tertinggi secara nasional, mencapai 6,68 persen. Bahan pangan seperti beras, cabai rawit, dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi tertinggi di mayoritas daerah.
Meskipun inflasi di Sulut cenderung tinggi, TPID menyatakan bahwa inflasi di Bolmong masih terkendali dan tidak berada di zona merah nasional. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal sebesar 300 miliar rupiah kepada 50 daerah, termasuk 4 provinsi, 10 kota, dan 36 kabupaten. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Bitung di Sulut menerima insentif masing-masing 6 miliar dan 5 miliar rupiah sebagai bentuk dukungan dalam pengendalian inflasi. (Penggi Modeong)
