Argument co Bolaang Mongondow Timur (Boltim) — Suasana kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di Kecamatan Modayag mendadak tegang.
Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE., MM, bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, tampak kecewa dan geram setelah mengetahui hampir seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut.

Padahal, kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa-desa wilayah Kecamatan Modayag.
Minimnya kehadiran para pimpinan perangkat daerah membuat Bupati Oskar menyampaikan teguran keras di hadapan jajaran pemerintah dan masyarakat yang hadir.(30/10/2025)
“Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni. Ini bagian dari upaya kita memastikan program berjalan sesuai harapan masyarakat. Tapi kalau para kepala SKPD tidak hadir, bagaimana bisa mengetahui langsung kondisi riil di lapangan?” tegas Oskar dengan nada kecewa.

Bupati menegaskan bahwa setiap kepala dinas wajib hadir dalam kegiatan lapangan karena peran mereka krusial dalam memberikan penjelasan teknis, menyerap aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti berbagai temuan di lokasi.
“Kehadiran mereka sangat penting. Bukan hanya formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab sebagai pejabat publik,” tambahnya.

Oskar pun mengeluarkan peringatan keras (warning) agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia menegaskan, kedisiplinan dan kehadiran dalam setiap agenda pemerintahan akan menjadi bagian dari penilaian kinerja pejabat.
“Ini akan menjadi bahan penilaian. Kalau masih ada yang menganggap remeh kegiatan seperti ini, berarti tidak layak memimpin perangkat daerah,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku turut menyoroti sikap para pimpinan SKPD yang dinilai kurang disiplin dan tidak menunjukkan loyalitas terhadap pimpinan serta tugas pemerintahan.
“Kami tidak ingin mendengar alasan yang tidak mendasar. Kinerja kepala SKPD akan kami evaluasi. Ini menjadi catatan penting dalam penilaian ke depan,” tegas Argo.

Kunjungan kerja di Kecamatan Modayag sejatinya menjadi momentum penting bagi Pemkab Boltim untuk memantau capaian pembangunan desa, berdialog langsung dengan masyarakat, dan memastikan program berjalan efektif.
Namun, absennya sebagian besar kepala SKPD justru menjadi sorotan tajam yang memperlihatkan masih perlunya peningkatan disiplin, koordinasi, dan tanggung jawab di lingkup birokrasi Pemkab Boltim.

Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa komitmen dan kehadiran di lapangan bukan hanya soal formalitas, melainkan wujud nyata pelayanan publik dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang telah memberi amanah.(FM)







