BOLMONG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahun 2024 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) lewat rapat paripurna DPRD Bolmong, Senin, 21 juli 2025.
Rapat paripurna pembicaraan tingkat dua atas Ranperda LPJ APBD tahun anggaran 2024 itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka dihadiri para Wakil Ketua DPRD Bolmong dan anggota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bolmong serta undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bolmong Tonny Tumbelaka menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna pembicaraan tingkat satu yang telah dilakukan sebelumnya, sesuai mekanisme yang berlaku. “Rapat paripurna kali adalah tindak lanjut dari pembicaraan tingkat satu yang merupakan langkah awal untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda LPJ APBD dan melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat dua ini akan dilakukan pengesahan menjadi Perda,” kata Tony Tumbelaka.
Selaku Ketua DPRD Bolmong, Tony menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Bolmong dalam hal ini OPD yang ada, yang telah proaktif dalam proses penyusunan LPJ. “Sehingga membuat Bolmong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut),” kata Tony.
Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi dalam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Bolmong yang telah hadir dan mendukung proses pembahasan Ranperda dan LPJ APBD tahun anggaran 2024.
“Sudah menjadi kewajiban kita bersama baik eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan dan pertanggung jawaban kepada seluruh rakyat Bolmong,” ujarnya.
Yusra berharap dengan disahkannya beberapa Ranperda termasuk LPJ APBD tahun anggaran 2024 bisa menjadi momentum penting dalam mendorong kemajuan daerah Bolmong. (*)
