ARGUMEN.CO, MITRA – Kritik terhadap praktik pertambangan di Minahasa Tenggara (Mitra) lewat berbagai platform media sosial yang cenderung subjektif dan menyerang pribadi mendapat tanggapan serius sejumlah elemen.
Ketua Investigasi Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Nasional, Chandra E. Damopolii, mengatakan opini di media sosial yang mengaitkan praktik pertambangan dengan keluarga yang menjabat sebagai anggota DPRD haruslah sesuai fakta yang bisa diverifikasi.
“Membahas persoalan pertambangan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai fakta yang bisa diverifikasi. Jangan cenderung ada tendensi hingga menyerang pribadi bahkan keluarga,” kata Chandra, Minggu 23 Agustus 2026.
Kata Chandra, kritik terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi tuduhan yang menyerang kehormatan, nama baik, maupun keluarga, apabila tidak disertai bukti.
“Kalau ada pelanggaran, silakan disampaikan berdasarkan data dan bukti. Dan jangan menyeret pribadi atau keluarga yang belum tentu ada keterkaitan dengan persoalan itu,” ujar Chandra.
Menurut Chandra, persoalan antara aktivitas usaha dan kehidupan pribadi harus dibedakan secara jelas. Membawa nama keluarga atau jabatan seseorang ke dalam sebuah persoalan harus memiliki hubungan yang nyata dan dapat dibuktikan.
“Kritik silakan. Kalau ada dugaan pelanggaran, laporkan dengan bukti. Tetapi jangan membawa-bawa nama pribadi atau keluarga kalau tidak ada hubungan yang jelas,” ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan warga pengguna media sosial agar tidak menjadikan opini sebagai fakta. Setiap tuduhan seharusnya memiliki dasar yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
“Sebab nama baik dan kehormatan seseorang juga tidak boleh dijadikan korban perang opini. Ini dapat menjadi persoalan hukum yang harus dipertanggung jawabkan,” tegas Chandra. (*)
